Skandal Century: Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Rezim Korup !


Oleh Muhammad Amda Magyasa

Bisa dikatakan, hampir tidak ada komponen masyarakat hari ini yang tidak mengetahui tentang skandal Bank Century. Meski tidak tau menau atau kurang mengetahui terkait ada apa, mengapa, dan perkembangan aktual tentang kasus ini, tetapi setidaknya mereka mengetahui telah terjadi sesuatu yang melibatkan bank milik Robert Tantular ini. Sederhananya, meski bukan politikus ulung, tukang ojek pun tau: Uang milik rakyat senilai 6,7 triliun dirampok !

MENDUDUKKAN MASALAH CENTURY

Diawali hilangnya sejumlah dana tabungan milik nasabah, memunculkan tuntutan agar pihak Bank Century mengembalikan uang mereka. Raibnya dana ini diperkirakan akibat terjadinya praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century sendiri hingga merugikan bank ini sekurang-kurangnya 6,322 triliun. Kepercayaan masyarakat terhadap bank ini kemudian jatuh. Secara massal para nasabahpun berduyun-duyun menarik tabungannya hingga akhirnya bank inipun terancam bangkrut.

Upaya penyelamatan terhadap bank ini pun dilakukan. Bank Indonesia (BI) yang semula akan menggelontorkan dana talangan Rp 632 Miliar, tiba-tiba malah membengkak hingga 6,7 Triliun. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Selain mengapa dana talangan itu bisa membengkak, yang lebih penting lagi : mengapa BI yang notabane adalah bank milik negara harus menggelontorkan dana kepada bank milik SWASTA ?

Pertanyaan ini terjawab dengan pernyataan dari Pak Budiono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani selaku MenKeu:
Bahwa Bank Century adalah bank yang berdampak sistemik.
Dengan menyatakan hal ini, maka menyelamatkan Bank Century adalah wajib untuk mencegah terjadinya dampak sistemik pada ekonomi. Pernyataan inilah yang menjadi landasan utama baik bagi Pak Budiono maupun Sri Mulyani untuk ’tidak menyesal’ menggelontorkan dana MILIK NEGARA kepada SWASTA. Pilih mana? Mencegah krisis keuangan dengan mengorbankan uang negara senilai 6,7 triliun atau membiarkan krisis keuangan terjadi dengan membiarkan bank ini bangkrut?

***

Dari sini muncullah suara-suara kritis para ekonom dan politikus (termasuk KPK yang pada kelanjutannya ter’kriminalisasi’ setelah mencoba mengusut kasus ini karena merasa curiga dengan dikucurkannya dana talangan 6,7 triliun itu). Salah satunya oleh Hendri Saparini, ekonom Tim Indonesia Bangkit yang mengatakan,”Dari hasil analisis TIB, kasus Bank Century tidak berkaitan dengan krisis global 2008. Tetapi lebih merupakan kasus kriminal perampokan perbankan.

Hal ini memang diperkuat dari laporan pemeriksaan BPK, bahwa Bank Century sendiri sudah bermasalah sejak tahun 2005, jauh sebelum terjadinya krisis 2008. Sehingga kalau Pak Budiono mau mengaitkan masalah Century pada dampak sistemik, bukannya ini gak nyambung?

Bau perampokan harta negara (baca: korupsi) semakin tercium. Setelah akhirnya terungkap, Pak Budiono selaku gubernur BI saat itu melakukan perubahan aturan secara tidak wajar. Perlu teman-teman ketahui, untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) setidaknya bank wajib mempunyai rasio kecukupan modal minimal 8%. Namun mendadak aturan tersebut diubah oleh Pak Budiono menjadi berapapun, walaupun 1% asal tidak negatif..

Padahal dalam laporan audit BPK disebutkan, semua bank memiliki rasio kecukupan modal diatas 8% kecuali Century. Dengan kata lain, perubahan aturan mendadak ini adalah sebuah rekayasa alias akal-akalan semata agar bank kecil milik Robert Tantular ini mendapatkan kucuran dana bail-out..

BUAH DARI REZIM KORUP dan SISTEM KORUP

Tampaknya upaya perampokan harta negara memang benar-benar terjadi dalam pengucuran dana 6,7 triliun ini. Kwik Kian Gie mengungkapkan bahwa langkah mem-bail-out Century hanyalah upaya untuk menyelamatkan deposan-deposan besar. Bukan karena bank ini berdampak sistemik.
“Jadi suntikan dana ini tidak untuk menyelamatkan bank, tapi untuk menelikung peraturan, bahwa nasabah bank dijamin hanya sampai Rp 2 miliar. Bail-out terhadap Century hanya supaya orang besar yang punya dana lebih dari Rp 2 miliar mendapatkan uangnya kembali dan menyelamatkan deposan-deposan besar itu,” ungkapnya.

Terlihatlah jiwa-jiwa korup yang melekat pada pejabat negara kita. Lebih jauh lagi kasus ini adalah bukti bahwa korupsi adalah ’penyakit’ yang akan terus diturunkan pada rezim-rezim berikutnya akibat Sistem Kapitalisme yang terus dipertahankan negeri ini. Dimana dari fakta yang tengah terjadi dapat kita lihat, korupsi bukan hanya terjadi akibat mental pejabat yang korup. Melainkan juga bagaimana hukum dalam sistem kapitalisme yang mudah diotak atik oleh koruptor semakin menyuburkan terjadinya perampokan uang rakyat ini.

SELAMATKAN INDONESIA: BUANG SISTEM KORUP dan REZIM KORUP, GANTI DENGAN SYARIAH ISLAM

Korupsi hanyalah secuil penyakit yang dihasilkan oleh sistem korup ini. Kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya kesehatan adalah penyakit lain yang dihasilkan sistem kapitalisme dan tak boleh kita lupakan.

Melihat bahwa kasus ini adalah buah dari sistem yang korup, dan bukan hanya terkait person/orang semata, maka tidak tepat jika yang disuarakan atau disorot hanyalah: Turunkan Budiono.. atau: Turunkan Sri Mulyani.. atau bahkan menyalahkan ketidaktegasan kepemimpinan Presiden SBY. Apalagi hanya menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi ajang perayaan tanpa tau apa yang bisa membuang korupsi dari bumi pertiwi?

Inilah relevansi dari apa yang diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia: ”Selamatkan Indonesia dengan Syariah. Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Birokrat yang Korup!”. Sebab kalau kita bicara tentang korupsi, skandal seperti ini telah terjadi berulang kali bahkan penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Kita review kembali bagaimana kasus BLBI yang merugikan negara lebih besar daripada ini saja jejaknya hilang dan tidak tuntas.

Dan inilah mengapa Hizbut Tahrir Indonesia tidak henti-hentinya menyerukan bahwa tidak cukup hanya pejabat pemerintah yang dirombak ataupun Presidennya yang diganti, jika ingin korupsi lenyap dari Indonesia. Sebab ini semua terjadi secara sistemik dan tertata rapi oleh tatanan hukum kapitalisme yang korup.

Syukur-syukur kalau kena pejabat yang jujur.. Lha ini pejabatnya berjiwa korup ditambah sistem kapitalisme yang semakin menyuburkan korupsi. Maka jalan perubahan dan pemecah masalah korupsi di negeri ini tidak lain adalah:
Bersihkan Indonesia dari Rezim Korup dan Buang Sistem Korup dari Negeri ini ! Ganti dengan Syariah Islam..

(Lebih lanjut silahkan baca Manifesto HTI terkait bagaimana Syariah Islam menyelesaiakan problem pada sistem pemerintahan(hlm. 14) dan problem pada sistem peradilan(hlm. 32))

Banjarmasin, 9 Desember 2009

Iklan
  1. uyuk

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: