Skandal Century dan Sistem Ekonomi Islam


Oleh Ardiannur Ar-Royya

Pendahuluan

Beberapa bulan terakhir, Sistem Kehidupan yang telah diterapkan di Indonesia ini mendapat berbagai macam masalah di berbagai sendinya. Baik itu dari aspek ekonomi, politik maupun sosial. Bulan Oktober-November yang telah lewat terjadi masalah di tubuh aparat penegak hukum di negeri ini yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ketika dua orang pionirnya Bibit-Chandra ditangkap dan dijebloskan oleh polisi dengan berbagai tuduhan. Kasus ini pun sempat menghebohkan masyarakat karena masyarakat menangkap adanya beberapa fakta dan hal aneh dibalik kejadian ini, dan ternyata lambat laun terungkap lah bahwa penangkapan Bibit-Chandra ini hanyalah skenario yang dibuat oleh Anggodo.

Dengan memberikan banyak uang, ia mampu mengendalikan berbagai macam badan penegak hukum, termasuk kepolisian yang ada di negeri ini untuk menangkap Bibit-Chandra dengan salah satu tujuannya ingin membebaskan Anggoro (kakaknya) yang ada di luar negeri. Ini tentunya menjadi salah satu potret keburukan dari sekian banyak keburukan sistem kehidupan yang diterapkan di Indonesia khususnya sistem hukum, ketika hukum itu ternyata bisa dibeli dan dikendalikan hanya dengan uang.

Belum lagi pudar ingatan masyarakat akan kasus Bibit-Chandra ini, muncul lagi masalah yang baru dan tidak kalah kontroversialnya dengan masalah Bibit-Chandra. Ya, masalah Skandal Bank Century pun tiba-tiba mencuat ke permukaan dan menambah daftar hitam kerusakan dan kebobrokan salah satu bagian hukum dan sistem kehidupan yang diterapkan di negeri ini. Skandal keuangan trilyunan rupiah pada sebuah bank kecil dan dikatakan oleh banyak ahli ekonom negeri merupakan bank yang sejak awal tidak sehat. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi pada Bank Century ini, skandal keuangan seperti apa, melibatkan siapa saja dan terutama siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya hal ini? Maka, inilah yang akan dibahas pada makalah singkat kali ini.

Tentunya selain masalah skandal tadi, juga akan dipaparkan mengenai hak angket DPR yang sekarang sedang menjadi isu utama sebagai alat pembongkar skandal ini dan pastinya patut dipertanyakan apakah penggunaan hak angket ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada atau tidak. Dan satu hal yang terpenting, juga akan dipaparkan bagaimana sikap independen Islam dalam memandang permasalahan yang ada sekarang dan bagaimana Islam memberikan solusi akan permasalahan yang ada ini serta peran apa yang bisa kita lakukan dan berikan untuk mendukung solusi itu. Berikut pemaparannya,

Skandal Bank Century

Century, sebuah bank swasta yang dibentuk dari tiga bank bangkrut yaitu Bank Picco, Bank CIC dan Bank Danpac. Pembentukannya pun menimbulkan berbagai macam kontroversi terutama di kalangan pengamat ekonomi, dan juga di kalangan pemerintahan kita. Hal ini disebabkan terciumnya indikasi-indikasi aneh dan tidak masuk akal dalam pembentukan bank century dengan menggabungkan tiga bank yang bisa dikatakan hampir bangkrut. Logikanya, sangat aneh jika kita membuat kue yang bahan-bahannya itu kita ambil dari bahan-bahan yang sudah basi atau kondisinya sudah buruk bahkan beracun. Anehnya, tetap saja fakta akan kerusakan bank-bank ini tidak menghalangi pembentukan Bank Century dan walhasil wajar jika Bank Century itu sendiri merupakan bank yang bangkrut.

21 Juli 2009, sebesar 6,7 trilyun rupiah disuntikkan kepada Bank Century yang merupakan bank kecil dan tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa mempengaruhi peta perbankan Indonesia. Pemerintah khususnya Sri Mulyani ( Menkeu 2004/2009 ) dan Boediono (Dirut Bank Indonesia) menyetujui pemberian dana sebesar 6,7 trilyun rupiah ini kepada Bank Century dengan alasan yang tegas bahwa apabila Bank Century yang saat itu mengalami kebangkrutan dan kesulitan finansial ditutup maka akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Awalnya, rencananya hanya sebesar 632 miliar rupiah yang akan disuntikkan kepada Bank Century ini dan rencana ini pun diamini dan disetujui oleh DPR dengan catatan bahwa dana yang disetujui adalah 632 miliar. Namun, nyatanya bukan uang 632 miliar rupiah tadi yang disuntikkan justru 1000 kali lipatnya yaitu 6,7 trilyun rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, uang yang semulanya sebesar 632 miliar rupiah untuk membantu Bank Century memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal sebesar 8 persen ternyata justru sebesar 6,7 trilyun yang disuntikkan. Kemana larinya uang yang sebanyak itu?

Koordinator Indonesian Corruption watch (ICW), Danang Widyoko, memaparkan beberapa data yang menujukkan adanya penggelapan uang nasabah dan uang dari pemerintah oleh beberapa oknum di bank itu. Sepanjang Desember 2008 hingga Juli 2009 kira-kira 5,6 trilyun rupiah dana dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) telah dikeruk habis-habisan oleh sejumlah deposan besar. Artinya, yang diuntungkan justru akan adanya dana bailout ( talangan ) adalah mereka semua itu. Tujuannya tentu saja sesuai dengan hakikat sistem Kapitalisme ini yaitu untuk memperkaya diri.

Sementara itu, alasan jika ditutupnya Bank Century ini akan mempengaruhi kelangsungan sistem perbankan Indonesia maka hal ini memang benar-benar tidak logis. Alasannya Bank Century ini hanyalah bank kecil yang tidak punya kekuatan untuk memberi pengaruhnya kepada sistem perbankan. Ibarat Bank Century itu adalah sebuah silet sedangkan Bank Indonesia itu adalah pedang dan tubuh kita ini adalah sistem perekonomian maka tentunya akan terasa lebih sakit ketika sebuah pedang yang melukai badan kita dibanding sebuah silet, maka seperti itu pula lah Bank Century ini. Semenjak awal berdirinya, Bank Century ini telah terlihat indikasi-indikasi aneh apalagi setelah diketahui bahwa mereka para miliarder justru lebih memilih menyimpan uangnya di bank kecil seperti Bank Century ini. Terbilang miliarder seperti Budi Sampoerna pun bersedia menyimpan uangnya di bank ini, PT. Timah Tbk dan PT. Jamsostek pun bersedia.

Dalam kasus ini pemerintah khususnya SBY hanya menyampaikan alasan yang sama atas apa yang terjadi pada Bank Century, intinya setali tiga uang dengan Sri Mulyani dan Boediono yaitu apa yang dilakukan kepada Bank Century untuk memberikan dana talangan itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia sendiri. Padahal alasan ini sudah jelas-jelas dibantah oleh para ahli ekonomi. Parahnya lagi, pemerintah seolah-olah berpikir bahwa uang yang dikucurkan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) itu adalah uang mereka sendiri padahal sudah jelas bahwa uang yang ada di LPS itu notebene adalah uangnya rakyat artinya ketika uang rakyat itu digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas bahkan diselewengkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu maka sesungguhnya telah terjadi perampokan terhadap uang milik rakyat dan ini sesuai dengan perkataan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla bahwa kasus Bank Century ini bukanlah kasus mengenai krisis tapi kasus perampokan.

Hak Angket DPR

Kasus Century ini telah membuat berbagai macam respon dari fraksi-fraksi partai yang ada di DPR. Respon itu berupa pengusungan hak angket DPR yang dimotori oleh FPDIP (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Pengusungan hak angket ini pun disambut baik oleh beberapa fraksi partai yang ada di DPR seperti Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dls terkecuali Fraksi Partai Demokrat yang merupakan partainya presiden yang pada saat itu menolak pengusungan hak angket DPR ini dengan alasan menunggu hasil audit dari BPK. Ketidak ikut sertaan FPD ini membuat para partai-partai koalisi FPD menjadi ragu-ragu dalam mengusung hak angket ini. Mereka mungkin takut akan kekuatan politik yang mereka dapat dari koalisi dengan FPD menghilang ketika mereka tidak menyuarakan suara yang sama seperti FPD. Namun, setelah membaca hasil audit dari BPK dan memang disana terdapat banyak penyimpangan maka FPD pun menyatakan kesediaannya untuk menandatangani dan menyetujui adanya hak angket ini apalagi setelah Presiden SBY menyambut baik adanya usungan hak angket untuk membongkar skandal Bank Century ini. F Hanura yang sejak awal dengan tegas menyatakan keseriusannya dalam mengusung hak angket juga semakin bersemangat setelah mendapatkan dukungan dari petisi 28 yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM dan akademisi.

Akhirnya, proses penggunaan hak angket pun dijalankan setelah terpilihnya ketua Pansus Hak Angket ini yaitu M. Idrus Marham dari F Golkar yang memperoleh 19 suara dari 30 suara dari anggota pansus yang ada di DPR. Sedangkan calon-calon lain yang diusung oleh partai lainnya seperti Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun dari Fraksi PDIP memperoleh 7 suara, Drs. Mahfud Siddiq MSi dari Fraksi PKS memperoleh 3 suara, dan terutama Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawirya SP dari Fraksi Partai Demokrat hanya memperoleh 1 suara. Dengan memperoleh 19 suara maka M. Idrus Marham sah menjadi ketua dari Pansus ini sedangkan tiga calon lainnya akan menjadi wakil ketua yang akan mendampingi ketua untuk melaksanakan tugasnya. Pada intinya mereka semua ini berjanji akan mengusut kasus Bank Century ini dengan tuntas bahkan mereka mengatakan bahwa mereka berani untuk mengusut kasus ini sampai kepada RI-1 dan RI-2 apabila memang diperlukan.

Sebenarnya ada satu keanehan yang terjadi sebelum terpilihnya M. Idrus Marhan ini menjadi ketua Pansus. Yaitu adanya pertemuan partai-partai koalisi dengan FPD di Hotel Dharmawangsa. Disana disepakati bahwa M. Idrus Marham akan diusung sebagai calon ketua Pansus ini dan dukungan ini pun semakin menguat ketika FPD yang merupakan partainya preseiden memberikan dukungannya kepada M. Idrus Marham. Yang jadi pertanyaan adalah benarkan M. Idrus Marham ini adalah titipan presiden?

Hal itu dibantah oleh Idrus, ia mengatakan biasa saja jika FPD mendukungnya karena kita (F Golkar dan FPD) berada dalam satu komando. Dalam kinerja pansus yang akan diketuainya nanti, Idrus menyatakan bahwa tidak boleh memanggil sembarang orang, ini-itu untuk dimintai keterangan namun harus melalui izin dari ketua sehingga secara tidak langsung membuat pernyataan bahwa hanya dirinya lah yang boleh memanggil orang-orang yang mau dimintai keterangan. Sikap Idrus yang seperti ini akhirnya menuai kritik dari Fraksi Gerindra, Demon Mahesa. Menurut Desmon, Idrus dinilai akan menghambat jalannya angket Century. Desmon akan mengajak rekan-rekannya yang lain untuk menjaga komitmen dan terus berjuang.“Karena sesolid apapun paling-paling sampai ke layer. Yang terjadi nanti dijadikan kambing hitam. Kalau dua pendukung pemerintah bergabung, ya susah,” tegasnya.

Jum’at, 11 Desember 2009 Pansus telah mengumumkan siapa saja nantinya orang-orang yang akan dipanggil dan dimintai keterangan dan ini akan efektif berjalan mulai minggu depan. Nama-nama itu antara lain mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Gubernur BI yang kini Wapres Boediono, dan Menkeu Sri Mulyani. Pansus juga akan mengundang orang-orang dari lembaga seperti BPK, PPATK, BI, KPK, dan beberapa penjabat terlibat dan mengetahui aliran dana tersebut. Setidaknya inilah langkah awal yang diambil oleh Pansus.

Di lain pihak, Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa terpilihnya M. Idrus Marham menjadi Ketua Pansus dan sikap kritisnya dalam mengusut kasus ini adalah untuk merebut dan mengambil kursi Menkeu dan Wapres yang saat ini tengah dijabat oleh Sri Mulyani dan Boediono. Namun, Idrus pun membantah hal ini. Menurutnya, Golkar sudah kalah dalam pemilu 2009 dan akan berjuang lagi dalam pemilu 2014, bukan menyalip di tikungan. “Yang penting adalah bagaimana Tahun 2014 Golkar jadi presiden. Jadi kalau ada yang mengatakan mau jadi Wapres atau Menkeu itu sangat kecil. Kita bertarung fair mempersiapkan 2014. Jangan berfikir kita mencari tikungan,” kata Idrus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2009). Hal ini wajar terjadi, karena dulu pun Sri Mulyani pernah terlibat permasalahan dengan Aburizal Bakrie yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan mantan Menko Kesra. Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di F Golkar yang fair dengannya sehingga agenda-agenda reformasi yang diusungnya akan selalu dihalng-halangi oleh para politikus-politikus rivalnya termasuk politikus-poilitikus dari Fraksi Golkar ini.

Ketua FPG Setyo Novanto menilai Sri Mulyani adalah tokoh yang ahli di bidangnya dan profesional. Karena itu, tidak seharusnya khawatir dengan langkah pansus jika memang kebijakannya dalam koridor yang benar. “Golkar bisa mengerti tekanan yang dialami Menkau. Sebagai tokoh yang berprestasi dan dihormati, Golkar yakin Bu Sri Mulyani bisa segera menyelesaikan masalah ini,” kata Setyo. Pria yang juga menjabat bendahara DPP Partai Golkar ini menyarankan Sri Mulyani tenang dan mempersiapkan jawaban atas hasil audit BPK beberapa waktu lalu. Kemampuan Sri Mulyani yang cukup diakui semua pihak saat ini harus menjadi penenang agar tidak memunculkan pernyataan-pernyataan liar. “Tanggapi saja temua BPK secara detail, lengkap dan transparan. Selama ini kan sudah terbukti berprestasi dalam memperbaiki sistem yang begitu sulit. Soal pembuktian Century dia pasti bisa,” pinta Setyo. “Tidak perlu panik dan membuat pernyataan liar. Silahkan tanggapi temuan penyidik. Golkar akan dukung transparansi semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Sementara itu, selama beberapa bulan ke depan telah diputuskan anggaran dana sebesar 5 miliar sebagai dana teknis bagi Pansus ini. Anggaran tersebut sudah termasuk biaya rapat, biaya perjalanan menelusuri aset Century, hingga imbalan untuk tenaga ahli yang akan didatangkan. Pansus akan menyeleksi dan mengambil sepuluh tim ahli. Masing-masing anggota pansus berhak mengusulkan calon tenaga ahli yang akan diajak kerjasama. Tenaga ahli nanti haruslah orang-orang yang harus paham soal audit, masalah perbankan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbankan supaya bisa sharing dan mereka ini digaji sebesar 7,5 juta rupiah perbulan.

Agaknya kita hanya bisa menunggu kelanjutan dari usaha pembongkaran kasus Bank Century ini. Kita lihat apakah hak angket yang kembali diusung ini bisa membongkar skandal yang bisa jadi melibatkan orang-orang yang berada di lingkaran istana bahkan bisa jadi menyentuh para pejabat-pejabat nomor wahid di negeri ini.

Pandangan Sistem Ekonomi Islam

Setelah mengetahui dan melihat sederet fakta aktual yang dipaparkan tadi maka sungguh jelas dan terlihat kebobobrokan dan kecacatan salah satu aspek dari aturan kehidupan yang sekarang tengah diterapkan yaitu krisis ekonomi yang sangat akut. Sistem ekonomi yang tengah diterapkan sekarang ini di negeri-negeri kaum muslim umumnya dan Indonesia khususnya adalah Sistem Perekonomian Kapitalis yang mana denyut nadi akan sistem ekonomi ini adalah riba, judi serta pasar bebas.

Sistem ekonomi yang berasal dari ideologi Sekularisme ini mencuat ke permukaan dan mulai menunjukkan dominasinya di kancah kehidupan ekonomi dunia pasca hancurnya peradaban ideologi sosialis-komunis. Ketika itu, sistem kehidupan yang diusung dan diterapkan adalah sistem kehidupan sosialis-komunis dan tentunya sistem ekonominya adalah sistem ekonomi sosialis yang mempunyai filosofi sama rasa sama rata. Namun, setelah peradabannya hancur dan kehilangan dominasinya akan peradaban dunia maka bangkitlah ideologi Sekularisme beserta anak-cucunya. Salah satu alasan ideologi sosialis ini runtuh adalah karena fikrahnya yang bukannya malah menyejahterakan manusia justru menyengsarakan manusia.

Sekarang pun, setelah sekian lama ideologi Sekularisme ini menggantikan posisi ideologi Sosialisme dalam mendominasi aturan kehidupan di dunia ternyata juga mulai terlihat dengan sangat jelas dan gamblang kecacatannya. Banyaknya permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dls yang dihadapi ideologi ini bukannya bisa diselesaikan justru semakin bertambah besar dan banyak. Negeri-negeri kaum muslim yang mengadopsi ideologi ini pun tidak luput dari krisis pemikiran yang ada tak terkecuali Indonesia. Negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia justru mengalami banyak masalah yang seolah-olah tidak ada ujungnya, salah satunya yakni masalah Skandal Bank Century yang mengguncang perekonomian Indonesia dan sekali lagi merugikan rakyat.

Sementara itu, setelah nyata kerusakan dan kecacatan yang ada pada sistem kehidupan Sekularisme ini tentunya hanya ideologi Islam yang menjadi satu-satunya alternatif yang tersisa, mengingat di dunia ini hanya ada tiga ideologi ( Sosialisme, Kapitalisme, dan Islam ). Ketika satu ideologi sudah hancur dan ideologi satunya yang tengah diterapkan saat ini sedang mengalami krisis maka tidak ada pilihan lain selain kita melihat kepada ideologi terakhir yaitu Islam. Lalu, sebenarnya pandangan Islam dalam permasalahan ekonomi ini? Bagaimana Sistem Ekonominya? Berikut pemaparan singkatnya.

Yang perlu dipahami dalam terlebih dahulu adalah dalam aspek ekonomi terdapat dua bagian penting yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Islam memandang, antara kedua bagian ini tidak bisa disamakan dan digabungkan karena perbedaan hakikat dan substansinya. Berbicara tentang ilmu ekonomi, maka sebenarnya pembahasan ini bersifat universal artinya tidak terikat pada pemikiran atau ideologi apapun karena ilmu ekonomi ini berbicara masalah pengadaan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, bagaimana produksinya, dan bagaimana meningkatkannya yang dalam pembahasannya itu adalah selalu sama dibahas di Ideologi manapun. Sedangkan jika berbicara masalah sistem ekonomi maka sebenarnya yang dibicarakan adalah bagaimana cara pendistribusiannya kepada manusia sehingga standardisasi pendistribusiannya berangkat dari pemikiran masing-masing Ideologi yang ada mengenai sistem ekonomi itu sendiri.

Islam dalam sistem ekonomi yang diusungnya memahami bahwa arah kebijakan ekonomi yang sebenarnya adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu seutuhnya dan memungkinkan individu –individu agar dapat memenuhi kebutuhan akan kemewahan secepat mungkin. Berdasarkan perspektif ini, Islam memperhatikan masyarakat secara individual, bukan keseluruhan. Ini berarti kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk melayani semua orang, tidak menyerahkan mekanismenya kepada pasar begitu saja. Tujuan ini pun dicapai dengan melalui seperangkat aturan dalam Islam untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan sesuai juga dengan mekanisme adanya peran negara untuk mengatur dan mengontrolnya. Ya, aturan Islam memberikan kewajiban bagi negara untuk mengelola, mengatur dan mengontrol jalannya sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

Ini artinya semua hal yang berhubungan dengan proses ekonomi harus dengan sepengetahuan negara. Karenanya, negara Islam tidak akan membiarkan seseorang atau individu menguasai lahan ekonomi yang membuat masyarakat lain kehilangan haknya untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari lahan ekonomi itu. Intinya, tidak boleh ada individu yang menguasai suatu fasilitas sendirian yang bernilai ekonomi dan itu sebenarnya untuk masyarakat luas. Ini dilandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas :

“Umat Islam bermitra dalam tiga hal : air, padang rumput, dan api.” ( Abu Dawud )

Dalam meyikapi hal ini, negara akan mengambil secara paksa dari individu tadi kemudian mengelolanya sendiri dan mendistribusikannya secara adil kepada masyarakatnya. Sehingga inilah yang menjadi fungsi utama negara dalam Islam menyangkut masalah ekonomi yaitu sebagai pengelola, pengontrol dan distributor kekayaan kepada masyarakat secara adil. Hal ini berbeda sekali dengan fungsi negara dalam bidang ekonomi yang saat ini tengah diterapkan, negara justru menjadi lintah yang senantiasa menghisap darah masyarakatnya sendiri. Artinya justru dengan kebijakan-kebijakan ekonomi negara itulah masyarakat menjadi sengsara dan miskin namun justru menguntungkan orang-orang pemilik modal khusunya asing sehingga muncullah slogan, “Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.”

Dalam prakteknya, negara juga menjadi penanggung jawab utama untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang tujuannya untuk memfasilitasi dan mendukung perekonomian, baik itu dibahas dari segi keilmuan atau pun sistemnya. Negara wajib menyediakan lembaga-lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melayani masyarakat dalam masalah ekonomi misalnya seperti penyimpanan harta, peminjaman, penghubung relasi bisnis, dls.

Salah satu lembaga utama yang harus ada pada sebuah negara Islam adalah Baitul Mal. Lembaga ini adalah lembaga yang langsung berada di bawah komando kepala negara ( Khalifah ), sehingga setiap langkah, proker, dan hasil kerja harus dilaporkan dan dikontrol oleh Khalifah. Fungsi utama lembaga ini adalah sebagai tempat penyimpanan dan juga pengeluaran kekayaan negara serta membantu Khalifah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendistribusikan kekayaan negara secara merata dan adil kepada masyarakatnya. Yang tidak kalah pentingnya, Baitul Mal juga berfungsi sebagai protektor sistem ekonomi agar tidak terjadi kemacetan sirkulasi kekayaan.

Jika merujuk kepada sistem ekonomi yang tengah diterapkan sekarang melalui sebuah institusi bernama perbankan maka sesungguhnya yang terjadi adalah kemacetan sirkulasi kekayaan yang nyata. Walau mungkin terdapat sirkulasi kekayaan namun itu hanya ada pada kalangan-kalangan tertentu saja khususnya penjabat pemerintahan dan orang-orang yang memiliki modal. Hal ini terjadi karena diterapkannya sistem ekonomi yang berbasiskan riba sehingga membuat para investor yang mempunyai modal dan uang yang banyak lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikan modalnya untuk sektor ekonomi riil seperti usaha pengadaan barang, jasa, industri, dls. Hal ini karena bunga yang didapat lebih menguntungkan daripada menginvestasikan uang yang dimiliki untuk sektor riil. Disebabkan karena sistem seperti ini sehingga hanya orang-orang yang memiliki kekayaan dan modal yang banyak lah yang diuntungkan. Perputaran dan sirkulasi uang pun hanya terjadi di kalangan orang-orang ini saja, tidak sampai menyentuh kepada masyarakat sehingga mereka semakin kaya sedangkan rakyat semakin miskin.

Ini jelas kontras sekali dengan pandangan Islam. Islam memandang bahwa sirkulasi kekayaan itu harus melibatkan seluruh komponen khususnya masyarakat. Artinya sistem ekonomi Islam melalui berbagai institusi dan hukumnya akan menjaga agar sirkulasi kekayaan ini berjalan dengan semestinya. Islam sendiri memandang keberadaan perbankan itu bersifat kondisional artinya jika memang diperlukan maka negara akan mengadakannya. Sebenarnya Baitul Mal pun bisa dibilang mampu mengambil tugas sebuah perbankan untuk menjadi tempat simpanan harta masyarakat serta berbagai jenis transaksi lainnya. Dan yang paling membedakan dari sistem ekonomi sekarang adalah bahwa ekonomi dalam islam tidak berbasiskan riba yang justru membuat kerusakan pada sistem ekonomi itu sendiri. Allah berfirman :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (TQS. Al-Baqarah [2] : 275)

Selain sistem ekonomi Islam tadi, juga dibutuhkan keteladanan seorang pemimpin untuk bisa menjadi panutan seluruh lapisan masyarakat dan juga sebagai pengontrol agar tidak terjadinya penyelewengan hukum Islam baik masalah ekonomi, politik, sosial, dls. Keteladanan seorang pemimpin ini pernah dicontohkan oleh seorang Khalifah bernama Umar bin Khathab. Khalifah Umar setiap mengangkat pejabat pasti selalu dihitungnya kekayaan pejabat itu. Bahkan ia bandingkan kekayaan si pejabat itu sebelum dia menjabat dan sesudahnya. Ini dilakukannya secara konsisten sehingga ketika terdapat penyelewengan atau terdapat keanehan dari jumlah kekayaan penjabat itu maka hartanya itu disita dan dimasukkan ke kas Baitul Mal. Tentunya hal ini bisa terjadi jika adanya sinergi yang baik antara individu dan juga sistem. Sehingga sistem dan individu haruslah berbanding lurus, artinya jika sistemnya Islam maka individunya pun haruslah punya pola pikir yang islami, tidak bisa tidak.

Solusi permasalahan ekonomi sekarang ini apa?

Permasalahan ekonomi mengenai kasus Skandal Bank Century ini tentu mengundang respon dari masyarakat umum. Respon ini bisa dilihat dari banyaknya aksi-aksi yang digelar masyarakat, tulisan-tulisan, kritik-kritik, dls kepada pemerintah dimana mereka semua menyatakan kekecewaan mereka akan terjadinya kasus Skandal Bank Century ini. Respon ini juga menjadi parameter bahwa masyarakat mulai kritis dalam menyikapi kebijakan yang pemerintah putuskan bahkan ada sebuah titik dimana masyarakat ternyata sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan sekarang ini. Sayangnya, kekecewaan dan respon ini hanyalah sekedar perasaan belaka dan tidak mempunyai sebuah ruh karena mereka hanya bisa memberikan kritik dan menyatakan kekecewaannya namun tidak mampu memberikan solusi untuk segala permasalahan yang ada. Kalaupun ada solusi yang diberikan, maka solusi itu adalah solusi yang sangat disayangkan hanya bersifat pragmatis dan kurang cerdas misalnya seperti mengganti pemimpin, mengganti rezim, menjadikan ulama sebagai presiden, dls.

Karenanya, Hak Angket yang diusung untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi khususnya Kasus Skandal Bank Century ini pun diragukan keberhasilannya. Mengingat bagaimana jejak hitam penggunaan hak angket ini yang selalu berakhir tidak jelas ditambah lagi kalaupun ada hasilnya maka selalu dilimpahkan kepada kambing hitam dan orang yang seharusnya dinyatakan bersalah justru masih bebas berkeliaran. Apalagi setelah melihat bagaimana fakta kebobrokan hukum di negeri kita yang baru-baru ini secara mengejutkan terbongkar. Sayangnya, solusi semacam itu tidaklah menyentuh substansi permasalahan, hanya menyelesaikan masalah cabang yang mana tidak akan pernah selesai jika masalah utama atau akar masalah tidak diselesaikan. Jika seperti itu maka sama saja artinya kita tidak menerapkan Islam secara kaffah karena dalam Islam yang ada hanyalah Sistem Islam yang mana pemimpinnya itu adalah seorang Khalifah dan tidak pernah dikenal dengan nama presiden. Allah berfirman :

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” ( TQS. Al-Maidah [5]: 50 )

Setelah melihat bagaimana perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam maka sesungguhnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menutup mata kita terhadap realita akan sempurnanya konsep sistem kehidupan yang ditawarkan oleh islam termasuk masalah ekonomi. Maka, tiada lagi solusi yang lain khususnya untuk permasalahan ekonomi sekarang selain solusi dari Islam. Dan hanya dengan sistem ekonomi Islam lah permasalahan ekonomi yang ada bisa diselesaikan, bukan hanya masalah Skandal Bank Century ini tapi semua masalah ekonomi yang ada.

Namun, perlu diingat bahwa bukan hanya sistem ekonominya saja yang diterapkan tapi juga seluruh hukum Islam. Karena hukum Islam tidak bisa menyelesaikan seluruh problema kehidupan secara menyeluruh jika tidak diterapkan secara kaffah dalam bidang dan aspek kehidupan apapun. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem muamalah, dls harus diterapkan seluruhnya dalam sebuah bingkai negara Islam bernama Khilafah Islamiyah. Khilafah ini nantinya akan menjadi sebuah institusi yang akan menerapkan seluruh hukum Islam kepada segenap masyarakatnya sekaligus melindungi dan menjamin diterapkannya sistem islam itu sendiri.

Ibarat sebuah buah maka sistem Islam itu adalah daging di dalamnya dan Khilafah adalah pelindungnya. Intinya tidak ada penyelesaian lain selain diterapkannya Syariah dan Khilafah secara menyeluruh dan kaffah yang tentunya ini adalah sebuah kewajiban dan menjadi bukti akan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, bukan hanya sebagai tuntutan sejarah dan asas manfaat.

Referensi:

1. http://www.detik.com
2. Kapitalisme di Ujung Tanduk ( Cetakan I, 2008 ) karya Adnan Khan
3. Media Umat edisi 24, Hukum di Tangan Cukong
4. Media Umat edisi 25, Skandal Century : RI-1 terlibat?
5. Peraturan Hidup dalam Islam ( Cetakan III, 2003 ) karya Syekh Taqiyuddin an Nabhani
6. Sistem Ekonomi Islam ( Cetakan I, 2009 ) karya Syekh Taqiyuddin an Nabhani
7. Sistem Keuangan Negara Khilafah ( Cetakan III, 2004 ) karya Syekh Abdul Qadim Zallum

Iklan
  1. ingin berkongsi pandangan – menjana ekonomi islam dan strategi

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: