RUU Hukum Materil Bidang Perkawinan, Pantaskah?


Sambil duduk di depan laptopku untuk mengerjakan perigidan sebuah acara kampus, sekilas perhatianku teralihkan pada anak-anak kecil yang dengan riangnya bermain bola, tepat di halaman depan rumah tempatku berada sekarang. Berteriak, tertawa, bercanda dan tak jarang pula ada di antara mereka yang meneriakkan kata-kata, “Goooooooooooolllllllll” dengan kerasnya. Hmmm, sejenak pikiranku memulai perantauannya ke masa lalu, masa-masa yang sudah pernah kulewati dan kuhadapi untuk bisa sampai pada masa sekarang. Teringat pula ketika aku masih seperti anak-anak tadi, aku pun pernah merasakannya dan melakukannya. Tetapi, sekarang masa itu hanyalah kenangan. Sekarang aku lebih banyak berhadapan dengan rumitnya kehidupan seorang remaja, ketika ternyata seorang remaja dihadapkan oleh berbagai macam problematika remaja. Ditambah lagi dengan tersadarkannya aku akan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang khususnya umat muslim. Menonton permainan bola saja tidak sempat apalagi ingin bermain bola, walau terkadang masih sempat memanjakan diri dengan menikmati berbagai macam hiburan berupa buku bacaan, permainan, dls.

Yah, begitulah kenyataannya. Kapasitas diri ini telah terkuras habis untuk memikirkan permasalahan umat, serta berusaha untuk menyadarkan umat akan solusi fundamental yang seharusnya menjadi dasar dan standar bagi seluruh umat muslim untuk menggunakannya sebagai problem solver.

Hemm, berbicara masalah umat, kelihatannya baru-baru ini sedang gencar-gencaranya berita masalah RUU Hukum Materil Bidang Perkawinan mengenai dilarangnya nikah siri, poligami dan nikah muth’ah. Dalam pandanganku, ini tentu termasuk dalam problematika masyarakat. Mendengar berita ini hanya satu yang bisa kuutarakan, yaitu keanehan yang kurasa ketika pemerintah justru ingin mewacanakan dan melegalisir RUU ini.

Ok, kita teliti dan analisis kenapa pendapatku bisa seperti itu. Jika bicara masalah RUU  ini, tentu bisa dilihat bahwa intinya pada RUU itu pemerintah memberi hukum pidana bagi siapa saja yang melaksanakan atau melakukan pernikahan dengan nikah siri dan nikah muth’ah serta seorang suami atau laki-laki yang berpoligami.

Alasannya secara umum sama untuk ketiga hal tadi, yaitu untuk menjamin hak-hak perempuan, hak waris, status anak, akta kelahiran, dls. Baik, itu tadi serentetan alasan dan argumentasi yang dilemparkan pihak-pihak yang mencanangkan RUU ini. Lalu, bagaimana sebenarnya agama islam beserta syariat dan aturan darinya mengatur dan memandang hal ini?

Dalam islam, pernikahan adalah sebuah ikatan mulia yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya dan tentu sangat diperhatikan. Mengapa hal ini terjadi? Karena, pernikahan selain untuk memenuhi gharizatun na’u yang merupakan fitrah dari setiap manusia serta membuat sesuatu yang haram menjadi halal, yakni interaksi antar lawan jenis. Dan yang terpenting adalah dari pernikahan itulah akan lahir pejuang-pejuang islam yang baru, para pewaris semangat Rasulullah dan tujuan mulia beliau. Bahkan, dari berbagai ayat al qur’an, hadits dan juga riwayat sahabat begitu banyak didapatkan ungkapan betapa pentingnya pernikahan itu sendiri. Dan juga di sisi lain, keluarga juga merupakan sebuah institusi kecil yang menjadi benteng pertahanan terakhir dari serangan-serangan musuh Islam setelah benteng-benteng yang ada terutama negara Islam telah binasa.

Namun, bagaimana jika untuk menikah itu saja justru dipersulit dengan berbagai administrasi apalagi pembiayaan? Bahkan pernikahan yang dianggap sah dan halal oleh agama justru diharamkan oleh negeri kaum muslim ini? Tentu dapat kita sadari, bahwa inilah dampak akan diterapkannya sistem kehidupan kontra islam yang mencakup sistem politik, ekonomi, pemerintahan, dls sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disosialisasikan tidak jarang selalu bertentangan dengan syariat dan aturan Islam bahkan seringkali justru lebih dimuati kepentingan-kepentingan musuh-musuh Islam itu sendiri.

Nikah siri, secara definisi singkat adalah pernikahan yang sah namun tidak tercatat dalam KUA negeri ini. Artinya dalam pandangan agama islam hal itu merupakan pernikahan yang sah dan tentu laki-laki dan perempuan yang melaksanakan hal tersebut resmi menjadi suami istri. Lalu, jika sudah jelas kehalalan dan kebolehannya dalam hukum agama mengapa dipermasalahkan lagi?

Ya, pemerintah mengemukakan alasan bahwa pernikahan siri akan banyak merugikan pihak perempuan dan anak-anak hasil dari pernikahan tersebut. Tapi, sungguh pernyataan dari pemerintah ini seolah-olah tidak menyadari kesulitan dan rumitnya persoalan yang dihadapi masyarakat mengenai permasalahan pernikahan itu sendiri. Banyaknya terjadi praktik yang disebut nikah siri oleh pemerintah adalah dikarenakan untuk menikah, masyarakat benar-benar menghadapi berbagai macam persoalan seperti rumitnya alur administrasi dan mahalnya biaya yang ditentukan pemerintah untuk mendaftarkan nama-nama mereka yang ingin menikah. Jika melihat fakta seperti ini, maka wajarlah banyak masyarakat yang memilih untuk menikah siri. Apalagi jika pada taraf kondisi masyarakat yang sangat akrab dengan yang namanya kemiskinan, tentu pilihan menikah dengan mudah, murah dan cepat asal halal dan sesuai dengan agama menjadi pilihannya.

Masalah ini memang cukup membuat masyarakat kita gerah. Karena di satu sisi mereka memahami bahwa perzinaan itu sangat ditentang keras oleh hukum agama. Memahami hal ini, tentu umat muslim yang ingin menjaga dirinya dari bahayanya zina ini akan mengambil jalan pernikahan. Namun, di sisi lain pernikahan itu sendiri sangat dipersulit oleh pemerintah dan biaya yang distandarkan cukup mahal. Disini terlihat tidak ada sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negeri. Hal ini wajar terjadi, karena negeri sekarang ini adalah negeri yang menerapkan hukum kufur dalam sistemnya dan bukan hukum islam.

Substansi dalam RUU tersebut juga melarang adanya praktek poligami di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan alasan yang sama, yakni untuk melindungi hak-hak perempuan atau dalam hal ini istri. Memang ada embel-embel bahwa yang tidak adil dalam berpoligami lah yang akan ditindak pidana, namun tetap saja hal tersebut memperumit kehidupan masyarakat khususnya para suami yang ingin berpoligami. Padahal perlu dipahami, berpoligami memang tidak mudah. Namun jika berbicara masalah keadilan tentu tidak akan pernah ditemukan keadilan sempurna dari seorang suami yang berpoligami. Bahkan Rasulullah pun menangis dikarenakan beliau tidak bisa adil secara penuh kepada istri-istrinya.

Poligami yang diatur dalam islam dan jelas sekali pengaturannya itu seolah-olah dipersulit dan dikaburkan oleh aturan-aturan dari negeri ini. Negeri yang dalam sistemnya tidak menerapkan hukum islam namun justru menerapkan sistem yang berlandaskan pada hukum kufur.

Namun berbeda halnya dengan nikah muth’ah yang dalam hal ini juga dipermasalahkan oleh pemerintah. Karena dalam Islam pun tidak ada yang namanya nikah muth’ah, walaupun oleh beberapa ulama tertentu hal itu diperbolehkan dengan dalil-dalil yang tidak kuat dari segi kemutawatirannya. Sehingga tidak bermasalah jika nikah muth’ah itu dilarang.

Kembali kepada masalah pernikahan, sekilas jika kita amati dan analisis mengenai wacana RUU ini. Ternyata terlihat ketidakseimbangan dari pemerintah dalam proses mengeluarkan sebuah peraturan berupa RUU tadi. Bahkan cenderung kepada pengeluaran kebijakan atau peraturan yang bersifat “tumpul” dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dan ini pun terlihat dalam wacana adanya RUU ini.

Sungguh aneh jika pemerintah justru lebih fokus mengatur bahkan cenderung melarang berbagai mekanisme atau aturan dari islam untuk menghindari perzinaan termasuk mengenai pernikahan ini. Sedangkan, di luar sana zina begitu merajalela, berbagai media sekarang tidak lepas dari yang namanya unsur-unsur berbau porno baik itu pornogragi, pornoaksi, dls. Di tengah-tengah serangan gencar akan maraknya perzinaan yang sudah tentu menimbulkan berbagai macam masalah di masyarakat, pemerintah justru mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menyulitkan dan membuat rumit bahkan cenderung ingin meniadakan suatu peraturan dari islam yang merupakan solusi atas permasalahan maraknya perzinaan ini.

Kenapa pemerintah justru tidak membuat RUU, kebijakan, peraturan yang tujuannya untuk menuntaskan permasalah perzinaan, pornographi, pornoaksi, dls? Kenapa justru solusi yang ditawarkan islam untuk mengatasi permasalahan zina ini yang malah diserang dan dipersulit mekanismenya? Dan terlebih lagi mengapa hukum islam yang sudah jelas kebenarannya justru didiskusikan lagi?

Jawabannya hanya satu, yaitu konstitusi negara ini yang pada hakikatnya memang sangat bertentangan dengan islam. Sebuah konstitusi yang dalam penerapannya berupa hukum kufur sekularisme beserta anak cucunya (liberalisme, kapitalisme, demokrasi). Tidak lain dan tidak bukan karena dibuang dan dicampakkannya syariat islam dari diri kaum muslim kebanyakan sehingga mereka menjadi takluk dan tidak berdaya dihadapan intervensi dan serangan sistem kehidupan kufur ini. Seolah-olah kaum muslim menjadi alat permainan oleh hukum kufur itu sendiri dan tentu oleh orang-orang yang bermain di dalamnya serta menjaga agar sistem kufur ini tetap berjalan.

Dan hanya satu solusi yang mampu menyelesaikannya secara fundamental, mendasar, kaffah dan menyeluruh yaitu kembali kepada syariat islam secara kaffah dalam bingkai negara kesatuan islam bernama Khilafah Islamiyah. Tidak ada sistem yang lebih sempurna, tidak ada hukum yang lebih sempurna selain sistem dan hukum yang berasal dari Allah.

Namun, semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin memilih hukum kufur yang bertujuan menghancurkan kita ataukah syariat islam dan khilafahnya yang bertujuan untuk menyelesaikan seluruh problema kehidupan kita?

Muslim sejati tentu tahu jawabannya, namun pertanyaannya kita kah muslim sejati itu?

By : Ardiannur Ar-Royya

Malang, 21 Februari 2010

Selesai ditulis 7.46 PM wib

“Membuat Sesuatu yang Biasa menjadi Luar Biasa dengan Tindakan yang Luar Biasa pula”

    • Daoz
    • Februari 27th, 2010

    aslm. mengamankan pertamaxx dulu Ustd. hhe..

    konstitusi negara ini hanya mengatur kemaksiatan tapi bukan melarangnya,, tidak ada ketegasan pelarangan kemaksiatan karena aturannya dibuat atas hawa nafsu manusia,,,

    salam kenal ^^

    • Ardiannur Ar-Royya
    • Maret 7th, 2010

    w3

    ya,, kebenaran distandarkan pada hawa nafsu manusia sehingga tidak pernah ada kebenaran yang sejati…

    tidak akan ada selama hukum masih berstandar kepada selain hukum Allah..

    Salam Kenal dan Ukhuwah ^_^

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: